WartaKota/
Home »

News

»

Gratifikasi Seksual Kepada Pejabat Sulit Dilaksanakan

"Karena bukan uang, sekarang kan definisi gratifikasi uang sebesar Rp 5 juta, dengan uang secara numerik, kalau pemberian barang dan jasa belum diatur."

Salah satu isu yang kini tengah mengemuka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah pembahasan tentang aturan gratifikasi seksual yang diterima pejabat dan penyelenggara negara.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Tohari menilai pembahasan aturan itu akan rumit.

"Karena bukan uang, sekarang kan definisi gratifikasi uang sebesar Rp 5 juta, dengan uang secara numerik, kalau pemberian barang dan jasa belum diatur," kata Hajriyanto di Jakarta, Minggu (13/1/2013).

Hajriyanto mengatakan bila pemberian barang bisa dikonversi ke dalam jumlah uang. Namun, ia belum terpikir bagaimana bila hal itu diterapkan dalam jasa pelayanan seksual.

"Kalau jasa seks bagaimana, tarif dalam bursa seks, orang engga ada yang tahu, kalau di Belanda atau negara terbuka bisa diukur," ujarnya.

Untuk itu, Politisi Golkar itu mengatakan gratifikasi seksual membutuhkan keberanian oleh penegak hukum untuk mengungkapkan. Pasalnya dalam kasus layanan seksual bukan saja domain penegak hukum.

Bila hal itu yang terkena anggota DPR, maka akan terkenan sanksi etika oleh Badan Kehormatan (BK) DPR.

"Namun, ini pemikiran yang menarik, bisa masuk dalam revisi UU yang terbatas dengan penjelasan," imbuhnya.

Editor: Siswanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help